Luwu Timur – Sebuah agenda penguatan institusi digelar oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan edukasi sebagai fondasi demokrasi. Acara ini berlangsung di Hotel I Lagaligo, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, pada Selasa (4/11/2025). Hadir sebagai narasumber Dr. La Ode Arumahi, mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel periode 2018-2023, serta Rahman Atja, mantan Ketua Bawaslu Luwu Timur periode 2018-2023. Turut hadir pula perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan para mantan pengawas kecamatan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, Pawennari, membuka kegiatan ini dengan menegaskan bahwa refleksi pasca-Pemilu menjadi momentum penting untuk membangun fondasi penyelenggaraan yang lebih berkualitas. Ia menyampaikan bahwa persiapan Pemilu sesungguhnya harus dimulai jauh sebelum tahapan resmi berjalan, sehingga penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya membangun ekosistem pengawasan yang sehat sejak awal. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menggarisbawahi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi UUD 1945, yang menjadi filosofi dasar dari konsep pengawasan partisipatif yang selama ini dijalankan Bawaslu.
Lebih lanjut, Pawennari memaparkan data menarik dari survei Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang menunjukkan adanya penurunan sikap acuh masyarakat terhadap praktik politik uang. Pada Pemilu 2019, sekitar 9,8 persen masyarakat dianggap acuh terhadap praktik tersebut, namun angka ini turun menjadi 8 persen pada Pemilu 2024. Pawennari menilai penurunan ini merupakan sinyal positif, sekaligus tantangan bagi semua pihak untuk terus menekan praktik politik uang agar tidak menjadi hal yang lumrah. Ia menekankan bahwa fakta ini membuktikan peran partisipasi masyarakat masih harus terus diperkuat, dan Bawaslu pasca-Pemilu ini berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ke depan semakin berintegritas.
Dalam kesempatan itu, Pawennari juga mengingatkan bahwa masyarakat sipil merupakan elemen kunci dalam tata kelola Pemilu. Undang-Undang Pemilu pun menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian paling pokok dalam penyelenggaraan, karena tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat menentukan kualitas Pemilu itu sendiri. Ia menyatakan Bawaslu terbuka terhadap berbagai masukan, baik untuk perbaikan internal maupun untuk memperkuat kolaborasi ke depan. Harapannya, rumusan yang dihasilkan dari pertemuan ini bisa menjadi kontribusi nyata dalam proses penyusunan regulasi, terlebih saat ini revisi Undang-Undang Pemilu telah masuk dalam Prolegnas DPR RI.
Pawennari menutup arahannya dengan menegaskan bahwa penguatan tata kelola Pemilu yang berkeadilan merupakan langkah penting. Menurutnya, proses seleksi kepemimpinan nasional hingga daerah dimulai dari setiap individu saat berada di bilik suara. Kualitas pilihan yang diambil akan berdampak besar pada kualitas pemimpin yang terpilih, dan pada akhirnya menentukan arah kemajuan bangsa dan negara.
