Luwu Timur, 10 Juli 2026 — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan sikap finalnya dalam Rapat Paripurna terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sikap tersebut diungkapkan pada Jumat pekan ini, setelah fraksi tersebut mencermati secara mendalam tanggapan tertulis dari pihak eksekutif yang dibacakan pada 6 Juli 2026 lalu.
Menurut fraksi berlambang banteng ini, jawaban Bupati Luwu Timur terhadap pandangan umum seluruh fraksi menunjukkan adanya tekad serius dari pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan. Komitmen tersebut, menurut penilaian fraksi, mencakup upaya peningkatan kualitas pembangunan, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Namun demikian, fraksi mengingatkan bahwa seluruh niat baik tersebut akan sia-sia apabila tidak didukung oleh kesiapan administratif yang matang. Oleh karena itu, fraksi mendesak pemerintah daerah untuk segera menyusun dokumen-dokumen teknis pendukung, seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta basis data yang akurat dan telah melewati proses verifikasi. Hanya dengan kelengkapan instrumen tersebut, setiap program yang dijalankan dapat diukur keberhasilannya secara objektif dan akuntabel.
Fraksi menegaskan bahwa program yang disusun dengan perencanaan ketat dan berbasis data terpercaya akan menghasilkan output yang berkualitas, sekaligus menekan potensi kegagalan di masa mendatang. Sebaliknya, program yang tidak dirancang dengan baik berisiko tinggi menjadi tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan pada akhirnya tidak menghadirkan manfaat nyata bagi warga.
Dalam pernyataannya, fraksi juga menyoroti maraknya pemberitaan di berbagai media mengenai sejumlah program pemerintah yang bermasalah hingga berujung pada proses hukum. Fenomena tersebut dinilai sebagai cermin bagi pemerintah daerah bahwa banyak kebijakan yang dijalankan tanpa perencanaan matang justru menjadi beban fiskal baru. Anggaran yang sudah terlanjur digelontorkan dalam jumlah besar tidak jarang gagal memberikan dampak positif karena programnya macet atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
Fraksi menilai tahun 2026 ini merupakan periode yang penuh tantangan. Indikator yang paling mencolok adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat minus 2,31 persen. Selain itu, sejumlah program pembangunan terhambat akibat persoalan hukum, sementara kondisi perekonomian global yang tengah bergejolak turut menekan sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Luwu Timur. Jika keadaan ini tidak segera diantisipasi, fraksi memperingatkan bahwa daerah dapat memasuki fase yang jauh lebih sulit.
Fraksi kemudian memaparkan tiga konsekuensi serius yang berpotensi muncul apabila situasi dibiarkan berlarut-larut. Pertama, kepercayaan publik serta kalangan investor terhadap pemerintah daerah dipastikan akan merosot tajam. Kedua, efektivitas pengelolaan anggaran akan terganggu secara signifikan karena program yang gagal biasanya bermuara pada pemborosan dana, proyek yang mangkrak, serta kualitas pembangunan yang rendah. Akibatnya, belanja daerah tidak mampu menciptakan efek pengganda yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Ketiga, dampak sosial yang ditimbulkan tidak kalah mengkhawatirkan, terutama apabila program-program bantuan bagi kelompok rentan seperti bantuan kemiskinan, beasiswa, bantuan lansia, hingga seragam sekolah tidak tersalurkan dengan tepat. Masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak akan menerima manfaat, yang pada gilirannya semakin memperlemah daya beli dan memperdalam kontraksi ekonomi yang sedang berlangsung.
