Luwu Timur – Sebanyak 966 usulan pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan telah dihimpun oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2027. Namun, hanya sekitar 609 usulan yang dinyatakan lolos verifikasi dan berhak dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar serentak mulai 2 hingga 9 Februari 2026.
Kegiatan yang menyentuh 11 kecamatan tersebut mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Khusus untuk wilayah Tomoni Timur dan Tomoni, forum perdana ini berlangsung di Aula Kantor Camat setempat pada Senin (02/02/2026), dengan pembukaan resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mewakili Bupati, Aini Endis Anrika.
Berbagai elemen masyarakat turut menjadi bagian dalam forum tersebut, mulai dari Anggota DPRD Lutim untuk daerah pemilihan Tomoni Timur, Tomoni, dan Mangkutana, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Tripika kecamatan, para kepala desa se-Kecamatan Tomoni dan Tomoni Timur, hingga tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan.
Dalam kesempatan itu, Aini Endis Anrika menegaskan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD 2027 adalah fase krusial untuk menyerap aspirasi prioritas langsung dari warga. Ia menjelaskan, dari total 966 usulan yang dimasukkan oleh admin desa melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahap Mitra Bappeda, angka yang berhasil mencapai tahap verifikasi kecamatan menyusut menjadi 609 usulan.
Lebih lanjut, Aini menyampaikan bahwa tujuan utama musrenbang ini adalah mengumpulkan rekomendasi dan daftar kegiatan prioritas dari setiap kecamatan yang disesuaikan dengan fungsi perangkat daerah. Hasil tersebut nantinya akan menjadi bahan diskusi di tingkat forum perangkat daerah dan Musrenbang RKPD kabupaten.
Komitmen pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran turut ditekankan oleh Aini. Program kerja yang dirancang harus relevan dan efektif dalam menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui forum ini, masukan dari para pemangku kepentingan diharapkan mampu mempertajam skala prioritas RKPD dan rencana kerja perangkat daerah untuk tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJMD, RPJPD, serta prioritas nasional.
Senada dengan itu, Camat Tomoni Timur, Yulius, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mengikuti pra-musrenbang. Ia mengungkapkan bahwa hasil pra-musyawarah tersebut menghasilkan 16 usulan prioritas yang rata-rata didominasi oleh sektor permukiman dan pertanian. Yulius berharap semua aspirasi desa, terutama yang berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana dasar seperti kesehatan dan pendidikan, dapat terakomodasi dengan baik.
Dari sisi Kecamatan Tomoni, Muhammad Jumardin selaku camat juga memaparkan hasil serupa. Setelah melalui tahap pra-musrenbang, sebanyak 29 usulan prioritas dari 12 desa dan 1 kelurahan telah ditetapkan untuk dibahas lebih lanjut. Jumardin berharap kehadiran semua pihak dalam musyawarah ini akan melahirkan rencana pembangunan yang konkret dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Di samping pembahasan usulan, acara ini juga dimanfaatkan untuk memaparkan sejumlah dokumen penting. Kepala BKAD Lutim, Muhammad Said, memaparkan realisasi kinerja keuangan daerah tahun 2025 serta arah kebijakan fiskal untuk tahun 2027. Sementara itu, Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, memaparkan rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Timur tahun 2027. Pemaparan program prioritas dari masing-masing kecamatan oleh camat setempat juga menjadi agenda yang tak terpisahkan dalam forum tersebut.
