Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur memastikan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PT Antareja Mahada Makmur (AMM) dan Dinas Tenaga Kerja setempat. Langkah ini diambil setelah inspeksi mendadak yang dilakukan pada Jumat, 12 September 2025 lalu menemukan indikasi kuat bahwa penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan tambang tersebut masih jauh dari harapan. RDP tersebut akan digelar khususnya oleh anggota dewan yang tergabung dalam Badan Musyawarah (Bamus), untuk mengklarifikasi temuan di lapangan.
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur, Muhammad Rivaldi, tersebut juga melibatkan sejumlah anggota dewan lainnya, yakni Erick Estrada, Alamsyah, dan Yusuf Pombatu. Mereka didampingi pula oleh perwakilan dari dinas tenaga kerja Kabupaten Luwu Timur. Dalam keterangannya kepada media pada Senin, 15 September 2025, Rivaldi mengungkapkan bahwa aksi inspeksi mendadak ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian tak terpisahkan dari agenda kunjungan kerja Bamus DPRD ke berbagai kecamatan di wilayah tersebut.
Rivaldi menjelaskan bahwa saat timnya tengah melakukan kunjungan kerja ke kecamatan-kecamatan, mereka menyempatkan diri untuk mampir dan mengawasi langsung proses rekrutmen di PT AMM. Tujuan utama dari inspeksi ini adalah untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk, baik dari forum tenaga kerja maupun dari masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mayoritas karyawan yang diterima di perusahaan tersebut berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur, sehingga mengesampingkan potensi tenaga kerja lokal yang ada.
Lebih lanjut, Rivaldi menyampaikan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, penerimaan tenaga kerja di PT AMM sangat jarang mengakomodir putra-putri daerah. Bahkan, ia menuturkan bahwa sejumlah anak muda lokal yang sudah bekerja di sana mengaku tidak mengenal sebagian besar rekan kerjanya sendiri. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa komposisi karyawan didominasi oleh orang-orang dari luar daerah. Sebagai wakil rakyat, Rivaldi menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan fungsi pengawasan dan mengingatkan bahwa perusahaan seharusnya mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, di mana prioritas utama harus diberikan kepada tenaga kerja lokal.
Saat rombongan dewan tiba di lokasi kantor PT AMM untuk melakukan inspeksi, mereka hanya disambut oleh staf bagian administrasi. Sementara itu, manajemen puncak perusahaan tengah berada di lokasi pertambangan yang letaknya sangat berjauhan dari kantor utama. Perjalanan menuju area tambang tersebut memakan waktu hingga dua jam perjalanan, sehingga pertemuan dengan para petinggi perusahaan tidak dapat dilakukan pada hari itu juga. Diketahui, wilayah operasional PT AMM ini terbagi dalam dua bagian besar, dengan porsi 60 persen berada di wilayah Sulawesi Tengah dan sisanya, yaitu 40 persen, berada di wilayah Sulawesi Selatan.
Menanggapi kondisi tersebut, Rivaldi menegaskan bahwa fokus pengawasan mereka adalah pada 40 persen wilayah operasional yang menjadi bagian dari Kabupaten Luwu Timur. Pihaknya hanya ingin memastikan apakah porsi hak tenaga kerja lokal di wilayah tersebut sudah terpenuhi atau belum, mengingat laporan yang masuk justru menunjukkan dominasi tenaga kerja dari luar daerah. Kendati manajemen tidak berada di tempat saat sidak, Rivaldi menambahkan bahwa untuk memastikan seluruh temuan ini mendapatkan kejelasan, Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur yang tergabung dalam Bamus akan mengundang secara resmi pihak PT AMM bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam forum RDP. Langkah ini diambil agar seluruh permasalahan rekrutmen tenaga kerja dapat dibahas secara tuntas dan ditemukan solusi yang berpihak kepada masyarakat lokal.
