Luwu Timur, SwarnasAktual.Id- Pandangan fraksi Gerakan Persatuan Rakat (GPR) DPRD Luwu Timut, di rapat Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2026, agar memprioritaskan anggaran pendidikan, terutama pada Fasilitas sekolah yang belum memadai masih dirasakan siswa di sejumlah wilayah Luwu Timur.
Kondisi itu mendorong Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur meminta pemerintah memperkuat anggaran pendidikan dalam perubahan APBD 2026.
Juru Bicara Fraksi GPR, Imanuddin, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (04/09/2026).
Fraksi GPR menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut GPR, perubahan APBD harus menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan yang merata.
GPR Dorong Pendapatan Daerah
Imanuddin mengatakan pemerintah perlu lebih kreatif menggali sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pengelolaan anggaran yang sudah tersedia.
“Pemerintah daerah dituntut cerdas dan kreatif dalam menghasilkan serta mengelola sumber-sumber pendapatan,” ujarnya.
Karena itu, potensi ekonomi daerah perlu dioptimalkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan.
Selain itu, GPR meminta pemerintah memastikan anggaran perubahan APBD benar-benar mendukung kebutuhan dasar masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur menjadi sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam perubahan anggaran.
GPR Soroti Fasilitas Sekolah
Fraksi GPR juga menemukan sejumlah persoalan pendidikan melalui kunjungan dan monitoring ke beberapa satuan pendidikan.
Salah satu persoalan yang paling banyak ditemukan ialah minimnya mebeler atau perabot sekolah.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan siswa dan dapat memengaruhi proses belajar mengajar.
“Minimnya mebeler terjadi hampir di seluruh sekolah yang kami kunjungi,” ungkap Imanuddin.
Selain mebeler, GPR meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas.
Prioritas tersebut perlu mempertimbangkan kondisi bangunan serta jumlah siswa pada masing-masing sekolah.
Karena itu, GPR mendorong pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan yang lebih memadai.
Menurut fraksi, perhatian terhadap pendidikan harus terlihat melalui dukungan anggaran dan perbaikan fasilitas secara nyata.
