Luwu Timur – Rencana penyelenggaraan sidang isbat nikah terpadu di wilayah Kabupaten Luwu Timur memasuki babak baru. Sebuah pertemuan koordinasi penting baru saja digelar di lingkungan Pengadilan Agama Malili pada Kamis, 14 Agustus 2025, yang bertujuan untuk menyatukan langkah tiga institusi besar dalam memberikan layanan publik yang lebih efisien bagi warga. Dari pertemuan tersebut, lahir sebuah dokumen kesepahaman yang akan menjadi payung hukum bersama bagi pemerintah daerah, pengadilan, dan kementerian agama dalam mengurus legalitas pernikahan serta dokumen kependudukan.
Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja pimpinan pengadilan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Oksen Bija, S.H., yang datang bersama sekretaris dinasnya. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur mengirimkan perwakilannya yang diwakili oleh Kepala Kantor, Drs. H. Muhammad Yunus, M.Pd.I, yang didampingi langsung oleh Kepala Seksi Bimas Islam. Tak ketinggalan, jajaran hakim serta pejabat fungsional dan struktural dari Pengadilan Agama Malili turut hadir dalam forum diskusi tersebut.
Forum yang dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Malili, Rajiman, S.H.I., M.H., ini diawali dengan pemaparan rancangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Materi tentang pelayanan pencatatan nikah melalui mekanisme sidang isbat nikah secara terpadu tersebut disampaikan secara rinci oleh Panitera Pengadilan Agama Malili, Jamaluddin, S.S.E.I. Dalam kesempatan itu, Rajiman menegaskan bahwa dokumen yang tengah disusun tersebut kelak akan dimanfaatkan oleh tiga pihak utama, yakni Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pengadilan Agama Malili, serta Kementerian Agama setempat, sebagai acuan dalam bersinergi memberikan layanan pengesahan perkawinan sekaligus administrasi kependudukan yang menyatu dalam satu atap.
Ketua Pengadilan Agama Malili itu juga membeberkan sejumlah poin penting yang tertuang dalam rancangan kesepakatan kerja sama tersebut. Beberapa di antaranya mencakup mekanisme pertukaran data dan informasi mengenai status perkawinan warga, proses penyelesaian perkara isbat nikah, tata cara pencatatan perkawinan, hingga penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang berkaitan dengan status hukum pernikahan seseorang. Semua elemen tersebut dirancang untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit.
Lebih jauh, Rajiman menjelaskan bahwa pertemuan koordinasi ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya. Sebelumnya, dirinya telah melakukan kunjungan resmi atau audiensi kepada Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Dalam pertemuan puncak tersebut, wacana mengenai pelaksanaan sidang terpadu yang melibatkan kolaborasi antara Pengadilan Agama Malili dengan berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjadi topik utama yang dibahas. Dengan adanya rapat lanjutan ini, diharapkan seluruh persiapan dapat segera dimatangkan sehingga layanan terpadu tersebut bisa segera direalisasikan untuk kemaslahatan masyarakat luas.
