Luwu Timur – Dalam upaya memperkuat fondasi keuangan daerah, langkah strategis tengah digencarkan oleh legislatif bersama eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur secara tegas meminta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menggali lebih dalam potensi penerimaan dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Pajak Air Permukaan. Permintaan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari strategi besar untuk memastikan anggaran pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Firman Udding, anggota DPRD setempat, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah catatan penting yang muncul dari proses evaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada capaian yang ada, melainkan harus gencar melakukan langkah ekstensifikasi, yakni perluasan objek pajak, sekaligus intensifikasi yang berarti penguatan pengelolaan sumber yang sudah ada. Hal ini disampaikannya dalam rangkaian pembahasan yang berlangsung pada Senin (20/07/2026).
Menurut pandangan Firman, kedua jenis pajak tersebut menyimpan potensi finansial yang sangat besar dan kerap kali belum dikelola secara optimal. Jika keduanya dikelola dengan serius dan profesional, bukan tidak mungkin pendapatan asli daerah akan mengalami lonjakan signifikan. Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan optimalisasi dua sektor ini sebagai prioritas bersama, bukan sekadar wacana belaka.
Dorongan tersebut menguat saat DPRD Luwu Timur menggelar diskusi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan. Agenda tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari proses evaluasi pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dari forum ini, lahir sejumlah rekomendasi yang dinilai krusial bagi kesehatan fiskal daerah.
Selain fokus pada pajak daerah, Firman Udding juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia mengingatkan bahwa penguatan kapasitas fiskal tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan ketepatan sasaran dalam belanja anggaran. Setiap rupiah yang masuk harus dialokasikan secara cermat, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh warga dalam bentuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Tidak hanya berhenti pada evaluasi, Firman juga mengarahkan pandangannya ke depan dengan mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026 agar lebih terarah dan terukur. Ia menekankan pentingnya efisiensi serta efektivitas dalam setiap program yang direncanakan. Setiap kegiatan yang dianggarkan harus mampu memberikan dampak nyata, baik bagi peningkatan layanan publik maupun bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.
Lebih lanjut, seluruh masukan yang dihasilkan dalam pembahasan dengan BKD Provinsi Sulawesi Selatan itu diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. DPRD menaruh harapan besar agar seluruh rekomendasi tersebut menjadi pijakan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel. Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan terus bertumbuh dan pada akhirnya mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat Luwu Timur secara menyeluruh.
