Luwu Timur – Sejumlah agenda penyusunan kebijakan daerah tengah berjalan di Kabupaten Luwu Timur. Dalam proses tersebut, kegiatan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh dewan menjadi salah satu instrumen penting untuk menyerap aspirasi dan memastikan efektivitas program. Pada Rabu, 1 Juli 2026, rombongan legislator dari daerah pemilihan I yang meliputi Malili dan Wasuponda menggelar kunjungan kerja yang berlangsung di kantor Camat Malili. Kedatangan mereka disambut langsung oleh jajaran pemerintah kecamatan setempat.
Kunjungan ini merupakan realisasi dari agenda resmi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan nomor 11/BAMUS/VII/TAHUN 2026 yang digelar pada 29 Juni 2026, kegiatan ini menjadi bagian dari jadwal kerja dewan untuk bulan Juli 2026. Salah satu fokus utamanya adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Firman Udding, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, menyampaikan bahwa tujuan utama dari monitoring ini adalah untuk menangkap secara langsung kondisi nyata di lapangan terkait jalannya pembangunan serta bagaimana anggaran dikelola di tingkat kecamatan dan desa. Menurutnya, masukan yang datang dari berbagai elemen seperti pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta warga masyarakat memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pembahasan Ranperda tersebut. Firman menekankan bahwa dewan ingin memastikan setiap program yang telah dijalankan memberikan dampak positif yang nyata bagi warga, sekaligus menjadi bahan evaluasi yang konstruktif demi perbaikan kualitas pembangunan di masa mendatang.
Lebih lanjut, Firman menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil maupun penggunaan dana daerah dapat dijalankan dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, efisiensi, dan ketepatan sasaran. Melalui serangkaian kunjungan seperti ini, diharapkan terjalin saluran komunikasi yang lancar antara dewan, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, hingga lapisan masyarakat paling bawah. Dengan demikian, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 nantinya bisa melahirkan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempercepat kemajuan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.
