Pertemuan antara dua lembaga legislatif dari kota dan kabupaten yang berbeda ini menghasilkan sejumlah catatan penting bagi penyempurnaan regulasi kepariwisataan. Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisa Suharjo, bersama jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menerima kunjungan rombongan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Bontang di ruang rapat DPRD setempat pada Jumat, 26 Juni 2026. Dari agenda dialog yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, terserap berbagai referensi berharga mengenai strategi pengembangan destinasi wisata serta peran pengawasan legislatif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Drs. H. Nursalam selaku Ketua BAPEMPERDA itu membawa misi konsultasi dan koordinasi. Dalam rombongan tersebut turut hadir Drs. Suharno dan Faisal yang berstatus sebagai anggota. Mereka datang dengan tujuan utama untuk menggali informasi dan bertukar pengalaman terkait mekanisme penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kepariwisataan. Materi yang didiskusikan tidak hanya sebatas pada aspek legalitas formal, tetapi juga menyentuh praktik terbaik dalam proses pembentukan regulasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Dari hasil pertemuan yang dikemas dalam suasana penuh keakraban itu, tersimpul beberapa capaian strategis. Pertama, terjalinnya koordinasi yang solid antara BAPEMPERDA DPRD Kota Bontang dan DPRD Kabupaten Luwu Timur. Kedua, diperolehnya masukan konstruktif yang dinilai strategis untuk menyempurnakan rancangan peraturan yang tengah disusun oleh DPRD Kota Bontang. Ketiga, menguatnya hubungan kelembagaan antarparlemen yang diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas produk hukum daerah serta mendorong pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan di wilayah masing-masing.
Melalui dialog yang bersifat konstruktif tersebut, pihak DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan harapannya agar kerja sama antar daerah dapat terus dipelihara dan diperkuat. Harapan tersebut dilandasi oleh keyakinan bahwa kolaborasi antar legislatif akan memberikan kontribusi positif bagi penyusunan regulasi daerah yang lebih berkualitas. Sebagai bentuk dokumentasi dan penguatan silaturahmi antar lembaga, rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara para pimpinan dan anggota yang hadir.
