Luwu Timur — Rencana pemanggilan ulang manajemen PT.AMM oleh Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur dipastikan masuk agenda. Dewan menginginkan adanya keterbukaan penuh mengenai serapan tenaga kerja lokal di perusahaan tambang tersebut. Alih-alih sekadar lisan, DPRD menuntut bukti tertulis sebagai dasar pembahasan.
Yusuf Pombatu, politisi PAN yang duduk di kursi Komisi III DPRD Luwu Timur, menyampaikan hal itu kepada awak media pada Senin (29/9/2025). Ia menegaskan bahwa dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) berikutnya, pihak perusahaan tidak boleh lagi berbicara tanpa landasan statistik. Data lengkap seputar penerimaan karyawan asal daerah wajib mereka bawa ke meja rapat. Menurut legislator ini, dengan adanya data riil, barulah komisi bisa mengukur sejauh mana sistem rekrutmen berjalan.
Lebih lanjut, Yusuf mendesak agar PT.AMM menempatkan putra-putri daerah Luwu Timur sebagai prioritas utama dalam setiap proses perekrutan. Ia menyadari bahwa areal operasional perusahaan memang membentang hingga dua provinsi—Morowali di Sulawesi Tengah dan Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Meski begitu, fakta bahwa kantor manajemen berpusat di Luwu Timur menjadi alasan logis untuk mengutamakan warga sekitar.
Pernyataan tegas disampaikannya terkait kualitas calon pekerja lokal. Menurut Yusuf, banyak sekali tenaga kerja asal Luwu Timur yang memiliki kompetensi mumpuni dan sama sekali tidak kalah dengan tenaga kerja dari daerah lain. Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data rekrutmen secara menyeluruh kepada publik. Berapa banyak warga lokal yang diterima dan ditempatkan—semua itu dinilai sangat krusial untuk dibuka ke masyarakat.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada Nugroho, representasi manajemen PT.AMM, melalui sambungan WhatsApp belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan. Tidak ada respons yang diterima dari yang bersangkutan.
