Setiap rupiah yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib dikembalikan kepada masyarakat dalam wujud pembangunan serta layanan yang berkualitas. Prinsip sederhana inilah yang ditekankan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, di tengah proses pembahasan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tengah berlangsung. Momentum ini dinilai bukan sekadar kewajiban formal tahunan, melainkan sebuah kesempatan emas untuk memastikan seluruh pengelolaan keuangan daerah berjalan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Pada Senin (20/07/2026), Hj. Harisah bersama Komisi II yang membidangi persoalan keuangan dan pembangunan, secara langsung mendampingi jalannya evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran pimpinan DPRD tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan tajam, cermat, dan tepat sasaran. Setiap catatan kritis dari pemerintah provinsi dianggap sebagai masukan berharga yang layak dijadikan pijakan utama untuk memperbaiki postur anggaran daerah, sehingga di masa mendatang tidak ada lagi alokasi dana yang melenceng dari kebutuhan riil masyarakat Luwu Timur.
Harisah menyampaikan tanggapan yang positif sekaligus tegas terhadap seluruh masukan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama proses evaluasi ini berlangsung. Menurutnya, berbagai catatan tersebut merupakan alat kontrol yang sangat berharga untuk memastikan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga seratus persen. Seluruh sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi prioritas utama dalam pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan DPRD bersama Komisi II tersebut.
Sejumlah program prioritas terus didorong agar realisasinya berjalan optimal. Pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi perhatian serius, termasuk peningkatan kualitas birokrasi serta fasilitas umum. Pembangunan infrastruktur daerah juga terus diakselerasi sebagai penunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di samping itu, penguatan ekonomi warga melalui pemberdayaan sektor usaha lokal menjadi fokus penting, diiringi dengan jaminan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata serta berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pengawalan yang dilakukan secara ketat oleh pimpinan DPRD beserta Komisi II ini merupakan wujud komitmen nyata dalam menjaga keseimbangan antara fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran yang dimiliki oleh dewan. Sinergi yang solid antara Pemerintah Daerah Luwu Timur, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah adanya pemborosan anggaran yang tidak produktif. Dengan langkah pengawalan yang terstruktur ini, DPRD Kabupaten Luwu Timur berharap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara lebih efektif, tepat sasaran, serta sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam mewujudkan Luwu Timur yang maju dan sejahtera.
